Rp. 2,1 Miliar Lebih Dana Desa Tahun 2022-2023 Diterima Desa Pelawi Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara Diduga Jadi Lahan Korupsi Kepala Desa

Langkat | mediabrantaskorupsi.com – Desa Pelawi Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, Menerima dana desa tahun 2022 sekitar Rp.1.023.944.000,- berdasarkan peraturan yang ada maka kepala desa wajib melaporkan penggunaan dana desa yang diterimanya dari pemerintah pusat, ke kementrian terkait, hal ini melalui aplikasi yang telah disiapkan oleh pemerintah, tujuannya agar pemerintah mengetahui persis dana desa tersebut dialokasikan untuk apa-apa saja, lalu publik juga dapat mengetahui dan untuk mengawasinya.

Dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2024 tentang desa, mulai berlaku pada 25 april 2024. UU ini mengubah Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, merupakan dasar hukum untuk memastikan transparansi pengelolaan dana desa. Undang – Undang ini menitik beratkan pada transparansi penggunaan anggaran sebagai pilar utama dalam pengelolaan dana desa yang efektif dan akuntabel.

Bahwa Desa Pelawi Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, Menerima dana desa tahun 2022 sekitar Rp.1.023.944.000,- laporan kepala Desa Pelawi Selatan ke kementerian terkait penggunaan dana desa tahun 2022 digunakan untuk :

1. Keadaan Mendesak 128 KK Jumlah Kejadian Keadaan Mendesak BLT DD TW 1 Rp 115.200.000
2. Keadaan Mendesak 128 KK Jumlah Kejadian Keadaan Mendesak BLT DD TW 2 Rp 115.200.000
3. Keadaan Mendesak 128 KK Jumlah Kejadian Keadaan Mendesak BLT DD TW 3 Rp 115.200.000
4. Keadaan Mendesak 128 KK Jumlah Kejadian Keadaan Mendesak BLT DD TW 4 Rp 115.200.000
5. Penanggulangan Bencana 1 Paket Terselenggaranya pelayanan tanggap darurat bencana Penanggulangan Bencana COVID 19 Rp 81.900.000
6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)** 1 UNIT Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll) Pengadaan AIR Mandi Cuci Dusu IV P. Sebrang Rp 36.383.000
7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)** 1 UNIT Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll) Pengadaan Air Mandi Cuci Dusun IV P. SEBRANG Rp 36.383.800
8. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst) 1 PAKET Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya Insentif kader Lansia Rp 2.400.000
9. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst) 1 PAKET Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya Insentif Kader Pemberdayaan Manusia Rp 1.200.000
10. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst) 1 PAKET Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya Insentif Kader Posyandu Rp 14.000.000
11. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 7.000 METER (M) Jalan Usaha Tani Perawatan Jalan SeDesa Pelawi Selatan Rp 131.729.200
12. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll) 1 UNIT Poster/Baliho/Lainnya atas ke masyarakat Informasi APBDes, LPJ, dan lainnya Pengadaan Neon Book + Website Desa Rp 15.000.000
13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa ** 200 METER (M) Jalan Desa PERKERASAN JALAN DUSUN III Rp 196.658.000
14. Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana prasarana pemasaran Produk 10 METER Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana prasarana pemasaran Produk Bantuan Mesin Air Kelompok Tani Rp 45.000.000
15. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa 12 KALI Jumlah Frekwensi Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa INSENTIF BILAL MAYIT Rp 12.000.000

Bahwa Desa Pelawi Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, Menerima dana desa tahun 2023 sekitar Rp.1.122.561.000,- laporan kepala Desa Pelawi Selatan ke kementerian terkait penggunaan dana desa tahun 2023 digunakan untuk :

1. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga) 229 METER (M) Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah DARAINASE DUSUN III Rp 112.499.300
2. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga) 117 METER (M) Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah DRAINASE GANG SEJAHTERA Rp 77.645.600
3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa ** 375 METER (M) Jalan Desa PERKERASAN JALAN DUSUN III Rp 201.569.000
4. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang 100 METER (M) Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang PEMELIHARAAN JALAN DESA Rp 51.975.000
5. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang 232 METER (M) Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang REHAB BETON GANG ADENAN Rp 53.279.500
6. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang 2.000 METER (M) Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang PEMELIHARAAN JALAN DESA Rp 51.975.000
7. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) 50 ORANG Jumlah Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) POLA ASUH ANAK Rp 50.000.000
8. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) 1 PAKET Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya OPS PSOYANDU INSENTIF KPM Rp 34.000.000
9. Keadaan Mendesak 77 KK Jumlah Kejadian Keadaan Mendesak BLT DD TW 4 Rp 69.300.000
10. Keadaan Mendesak 70 KK Jumlah Kejadian Keadaan Mendesak BLT DD TW 3 Rp 69.300.000
11. Keadaan Mendesak 76 KK Jumlah Kejadian Keadaan Mendesak BLT D DTW 2 Rp 69.300.000
12. Keadaan Mendesak 77 KK Jumlah Kejadian Keadaan Mendesak BLT DD TW I Rp 69.300.000
13. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa 1 KALI Jumlah Frekwensi Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa INSENTIF KEAGAMAAN Rp 45.000.000
14. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa 12 KALI Jumlah Frekwensi Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa INSENTIF MDA, KPM DAN POSYANDU Rp 18.800.000
15. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa 1 KALI Jumlah Frekwensi Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa BANTUAN BILAL MAYIT Rp 4.000.000
16. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa 1 KALI Jumlah Frekwensi Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa KEGIATAN KEAGAMAAN Rp 2.000.000
17. Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa 1 PAKET Terselenggaranya Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa KEGIATAN JAGA DESA Rp 10.000.000
18. Pembinaan PKK 1 PAKET Terselenggaranya Pembinaan PKK PEMBINAAN PKK DESA Rp 26.946.770
19. Pembinaan PKK 1 PAKET Terselenggaranya Pembinaan PKK PEMBINAAN PKK Rp 3.000.000
20. Peningkatan kapasitas perangkat Desa 1 ORANG Jumlah Peserta Peningkatan kapasitas perangkat Desa KAPASITAS PERANGKAT DESA Rp 3.500.000
21. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll) 1 PAKET Pengelolaan dan Pemeliharaan Lumbung Desa PENGADAAN BIBIT Rp 51.000.000
22. Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 1 PAKET Biaya Koordinasi Pemerintah Desa OPS PEMDES Rp 33.676.830

Berangkat Dari Data Atau Informasi Diatas setelah dikonfirmasi ke masyarakat dan Tokoh Agama Desa Pelawi Selatan yang meminta identitasnya disembunyikan  diduga Kepala Desa Pelawi Selatan Kecamatan Babalan Merekayasa Laporan Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 –  2023 Ke Kementrian Terkait Melalui Aplikasi Yang Ada dengan cara melakukan :

1.  Dugaan Markup anggaran di tahun 2022-2023.
2. Dugaan memanipulasi dokumen laporan pertanggung jawaban ( LPJ ) untuk pemeriksaan inspektorat dengan cara membuat kuitansi palsu, tandatangan palsu, dan stempel palsu untuk memuluskan dokumen pelaporan di tahun 2022-2023.
3. Dugaan adanya kegiatan fiktif tahun 2022-2023.
4. Dugaan penyesuaian APBDES dan RAB menyamai dokumen laporan pertanggung jawaban LPJ antara pembelian barang di panglong,toko dsb juga harian orang kerja ( HOK ) di dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa menjadi salah satu bukti markup anggaran di tahun 2022-2023.
5. Dugaan melaksanakan kegiatan yg anggarannya di bengkakkan untuk meraup keuntungan yang besar Sehingga Berpotensi Merugikan Keuangan Negara

Anggaran Tahun 2022 yang diduga Markup, dimanipulasi dan Fiktif :

1. Penanggulangan Bencana 1 Paket Terselenggaranya pelayanan tanggap darurat bencana Penanggulangan Bencana COVID 19 Rp 81.900.000
2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)** 1 UNIT Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll) Pengadaan AIR Mandi Cuci Dusu IV P. Sebrang Rp 36.383.000
3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)** 1 UNIT Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll) Pengadaan Air Mandi Cuci Dusun IV P. SEBRANG Rp 36.383.800
4. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 7.000 METER (M) Jalan Usaha Tani Perawatan Jalan SeDesa Pelawi Selatan Rp 131.729.200
5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa ** 200 METER (M) Jalan Desa PERKERASAN JALAN DUSUN III Rp 196.658.000
6. Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana prasarana pemasaran Produk 10 METER Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana prasarana pemasaran Produk Bantuan Mesin Air Kelompok Tani Rp 45.000.000

Anggaran Tahun 2023 yang diduga Markup, dimanipulasi dan Fiktif :

1. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga) 229 METER (M) Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah DARAINASE DUSUN III Rp 112.499.300
2. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga) 117 METER (M) Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah DRAINASE GANG SEJAHTERA Rp 77.645.600
3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa ** 375 METER (M) Jalan Desa PERKERASAN JALAN DUSUN III Rp 201.569.000
4. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang 100 METER (M) Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang PEMELIHARAAN JALAN DESA Rp 51.975.000
5. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang 232 METER (M) Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang REHAB BETON GANG ADENAN Rp 53.279.500
6. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang 2.000 METER (M) Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang PEMELIHARAAN JALAN DESA Rp 51.975.000
7. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) 50 ORANG Jumlah Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) POLA ASUH ANAK Rp 50.000.000
8. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) 1 PAKET Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya OPS PSOYANDU INSENTIF KPM Rp 34.000.000
9. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa 1 KALI Jumlah Frekwensi Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa INSENTIF KEAGAMAAN Rp 45.000.000
10. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa 12 KALI Jumlah Frekwensi Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa INSENTIF MDA, KPM DAN POSYANDU Rp 18.800.000
11. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll) 1 PAKET Pengelolaan dan Pemeliharaan Lumbung Desa PENGADAAN BIBIT Rp 51.000.000

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi yang terdiri dari: (1) Kerugian keuangan negara, (2) Suap-menyuap, (3) Pemerasan, (4) Perbuatan Curang, (5) Penggelapan dalam Jabatan, (6) Benturan Kepentingan dalam Pengadaan, (7) Gratifikasi.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dinyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sementara itu, Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai mana telah diubah dengan Undang – Undang No. 3 Tahun 2024 dinyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Lebih lanjut dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai mana telah diubah dengan Undang – Undang No. 3 Tahun 2024 dinyatakan bahwa hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa adalah Kepala Desa, dan dalam pelaksanaan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa tersebut, kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

Beliau juga menegaskan dimana seluruh masyarakat Desa Pelawi Selatan Kecamatan Babalan seharusnya mengetahui dana desa yang dikelola oleh kepala desa digunakan untuk apa saja agar masyarakat dapat mengawasinya sehingga tujuan pemerintah Pusat untuk memajukan desa dapat tercapai dan yang lebih pentingnya lagi agar masyarakat dapat menentukan sikap terhadap kepala desa yang tidak jujur dan bertanggung jawab , karena masyarakat sangat membutuhkan pemimpin yang jujur dan bertanggung jawab untuk membangun desa dan mensejahterakan masyarakat, tetapi fakta yang terjadi di desa kami penggunaan dana desa tidak diinformasikan ke publik malah sebaliknya ditutup- tutupi oleh pemerintahan desa sementara Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang lebih baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Pelanggaran terhadap UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diancam hukum pidana.

Beliau juga mengatakan dimana  Camat Kecamatan Babalan sudah gagal melakukan pembinaan dan pengawasan Desa sehingga Dana Desa jadi Lahan Korupsi Kepala desa, dimana selaku Camat memiliki :

1. Peran camat sangat strategis dalam membina pengelolaan keuangan desa baik selaku skpd yang paling dekat dengan desa, maupun selaku skpd yang secara khusus ditugaskan oleh pp dan permendargi untuk melaksanakan binwas penyelenggaraan pemdes/ keuangan desa.
2. PP 43/2014 Pasal 154 ayat (1), Camat/ sebutan lain melakukan tugas Pembinaan dan pengawasan desa melalui :

• Fasilitasi Penyusunan Perdes & Perkades
• Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa
• Fasilitasi pengelolaan keuangan desa & pendayagunaan aset desa
• Fasilitasi Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
• Fasilitasi pelaksanaan tugas kades & perangkat desa
• Fasilitasi pelaksanaan pilkades
• Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD
• Rekomendasi pengangkatan & pemberhentian perangkat desa
• Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pemb. Daerah dgn pembangunan desa
• Fasilitasi penetapan lokasi PKP
• Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman & ketertiban umum
• Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi & kewajiban lembaga kemasyarakatan
• Fasilitasi penyusunan perencanaan Pembangunan partisipatif
• Fasilitasi kerjasama antar-desa & KSD dgn pihak ketiga
• Fasilitasi penataan, pemanfaatan & pendayagunaan ruang desa serta penetapan & penagasan batas desa
• Fasilitasi penyusunan program & pelaks. Pemberdy. Masy.
• Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya
• Koordinasi pelaksanaan PKP di wilayahnya.

Beliau juga meminta kepada  Team Wartawan Media ini agar membantu Beliau untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa  ke Inspektorat Kabupaten Langkat , Tipikor Reskrim Polres Langkat dan Tipikor Direktorat Reskrimsus Polda Sumatera Utara, Kejaksaan Negeri Langkat dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, apabila terbukti melakukan korupsi tangkap dan penjarakan kepala desa tersebut agar menjadi efek jera, sehingga pemerintahan desa yang selanjutnya dapat bekerja dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku. ( Team / Red )